Donald Trump Jadikan Nama 'Mohammad' Sebagai Bahan Lelucon
kabarmelayu.com,JAKARTA Presiden AS Donald Trump melontarkan lelucon mengenai popularitas nama &039Mohammad&039 di dunia Muslim. Leluc
Peristiwa
PEKANBARU, kabarmelayu.com - Proses yang tidak tahu aturan oleh pengembang kembali terjadi, kali ini menjadi sasaran adalah jembatan yang merupakan aset Pemerintah Kota (Pemko) yang berada di jalan Kulim Kecamatan Senapelan penahan jalan seperempatnya sudah dipotong dan dibuat jalan mengikuti jalan yang ada. Jelas hal ini menyalahi aturan.
Semestinya mau diapakan jembatan itu harus mendapatkan izin dari Pemerintah dahulu. Hal ini diketahui Komisi IV atas dasar laporan masyarakat dan juga reses dewan di kelurahan kampung baru, kelurahan tampan, kelurahan payung sekaki dan kelurahan Senapelan.
Menyikapi kondisi ini, Komisi IV langsung melakukan kunjungan lapangan (kunlap) ke lokasi yang menjadi masukan warga ini. Seperti dilihat di lapangan bahwa di sana ada anak sungai, dimana anak sungai di batasi dengan turap disebelah kanannya mengarah ke payung sekaki, dab turap itu diatasnya di perlebar.
Baca Juga:
"Kita dapat informasi dari lurah ataupun camat setempat yang memperlebar adalah salah satu pengembang, yakni developer. Ini tidak bisa dibiarkan," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amril saat dikonfirmasi usai melakukan kunjugan lapangan, Selasa (28/2).
Kunjugan lapangan dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Roni Amril didampingi sekretaris Komisi Ali Suseno Aln, dan anggotanya Heri Setiawan dan Zaidir Albaiza didampingi steak holder Pemko Pekanbaru.
Baca Juga:
Dalam kunlap Roni juga sempat melihat dokumen yang ada oleh pengembang. Ternyata pengembang baru mendapatkan persetujuan prinsip. Apalagi itu adalah anak sungai, harus mengikuti undang-undang anak sungai.
"Kalau ini dibiarkan maka nanti semua orang yang punya kepentingan dia akan menutup anak sungai itu," jelasnya.
Roni juga menyinggung soal penimbunan yang terjadi di sebelah kiri yang kampung baru Kecamatan Senapelan. Dapat dilihat sudah mulai ada penimbunan, sementara info yang di dapat yang dikerjakan adalah tanah sekolah SD yang ada di situ.
"Dilapangan kita panggil Camat, kita panggil Lurahnya yakni Lurah kampung baru, lurah tampan, Camat Senapelan dan Camat payung sekaki termasuk juga dinas pekerjaan umum dan rata ruang. Semua tidak tahu kondisi itu," ungkapnya.
Menyikapi kondisi ini, Roni bakal melakukan pemanggilan pada minggu depan, Pihaknya akan undang pengembang, liding sektor baik itu BPT (badan pelayanan terpadu) satu pintu juga dinas pekerjaan umum dan tata ruang yang membidangi itu.
"Kita akan pertanyakan, karena penahan jembatan sudah di potong tinggal seperempat mengikuti lebarnya jalan yang menutupi turap itu," sebutnya. (eza/rec)
kabarmelayu.com,JAKARTA Presiden AS Donald Trump melontarkan lelucon mengenai popularitas nama &039Mohammad&039 di dunia Muslim. Leluc
Peristiwa
kabarmelayu.com,INHIL Bupati Indragiri Hilir (Inhil), H. Herman, SE., MT., menghadiri pengukuhan Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebang
Pemerintahan
kabarmelayu.com,JAKARTA Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Dr. Syahrul Aidi Maazat, menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan (ka
TNI/Polri
kabarmelayu.com,PEKANBARU Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kota Pekanbaru, Hj Sulastri Agung, S. Sos, MH, melalui Wakil Ketu
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Pekanbaru bersama Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Pol
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 11 Pohon tumbang ketika hujan deras disertai petir dan angin kencang melanda Kota Pekanbaru Kamis (15/1
Peristiwa
AKP Noki Pimpin Tim Gabungan Gempur Kawasan Rawan Narkoba di Pekanbaru
Hukrim
kabarmelayu.com,DUMAI Memastikan tanaman pangan tumbuh dengan baik menjadi salah satu langkah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
Sosial
kabarmelayu.com,KAMPAR Perhimpunan Dokter Spesialis Telinga Hidung Tenggorokan Bedah Kepala dan Leher (PERHATIBKL) Provinsi Riau dan pusa
Kesehatan
Aniaya Ayah Kandung hingga Tewas, Seorang Pria di Teluk Meranti Diringkus Polisi
Hukrim