BKSAP Rakor dengan Kemlu, Kepesertaan RI di BoP Jadi Sorotan

kabarmelayu.comJAKARTA - Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu). Salah satu agenda utamanya membahas dinamika dan implikasi kepesertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP).

Rakor yang dilaksanakan Kamis (9/2/2026) di Ruang KK II, Komplek DPR/MPR/DPD RI, SenayanJakarta, dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Syahrul Aidi Maazat, dan dihadiri oleh seluruh anggota BKSAP dari berbagai fraksi di DPR RI. Dari Kemenlu hadir Wamen, Sekjen Kemenlu beserta pejabat teras lainnya.

Ketua BKSAP menegaskan, bahwa setiap keterlibatan Indonesia dalam forum internasional harus tetap berpijak pada prinsip konstitusi dan politik luar negeri bebas aktif.

"Kehadiran Indonesia dalam berbagai forum internasional termasuk BoP, harus dipastikan tetap konsisten dengan amanat konstitusi dan keberpihakan kita pada kemerdekaan Palestina. Diplomasi kita tidak boleh kehilangan arah moralnya," ujar Syahrul Aidi Maazat yang juga Anggota Komisi I FPKS DPR RI.

Baca Juga:

• Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan
• Rapat dengan Menteri Ekraf, Komisi VII DPR Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif

Wamenlu Armanatha C. Nasir dalam kesempatan itu memaparkan capaian diplomasi Indonesia sepanjang tahun 2025, termasuk penguatan posisi Indonesia di berbagai forum multilateral, serta proyeksi kebijakan dan kegiatan diplomasi untuk tahun 2026.

Penekanan diberikan pada diplomasi perdamaian, perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, serta peran aktif Indonesia dalam isu-isu global yang strategis.

Baca Juga:

• Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga
• Ketua BKSAP DPR RI Puji Pelaksanaan Haji 2026 dengan Catatan

Terkait BoP, Kemlu menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam BoP tidak serta-merta dimaknai sebagai pengakuan terhadap praktik penjajahan Israel. Sebaliknya, keterlibatan tersebut diposisikan sebagai bagian dari ikhtiar diplomatik Indonesia untuk tetap hadir dalam proses internasional yang bertujuan mendukung kemerdekaan dan keadilan bagi rakyat Palestina.

Rakor juga membahas komitmen untuk memperkuat sinergi antara BKSAP DPR RI dan Kemlu ke depan. Penguatan sinergi tersebut meliputi penyelarasan agenda dan prioritas diplomasi antara pemerintah dan parlemen, koordinasi serta pertukaran informasi secara berkala dalam isu-isu strategis.

Selain itu dukungan terhadap pengembangan jejaring dan kemitraan antar parlemen guna memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Melalui mekanisme koordinasi yang lebih intensif ini, diharapkan diplomasi pemerintah dan diplomasi parlemen dapat berjalan seiring dan saling menguatkan dalam memperjuangkan kepentingan nasional serta kontribusi Indonesia bagi perdamaian dunia.

Usai Lantik Ratusan Pejabat, Anggota DPRD Riau Samsuri Daris Desak Pemprov Gercep Realisasikan Pembangunan

Rapat dengan Menteri Ekraf, Komisi VII DPR Soroti Dampak Nyata 76 MoU Bagi Pelaku Kreatif

Ketua Komisi I dan II DPRD Inhil Soroti Sikap Tertutup Kades Lubuk Besar Soal Data Lahan Warga

Ketua BKSAP DPR RI Puji Pelaksanaan Haji 2026 dengan Catatan

SNI Bukan Sekedar Sertifikasi, Melainkan Instrumen Kedaulatan Negara

SF Hariyanto Tegaskan ASN Setwan Riau, Jangan Ada Lagi Masalah SPPD