Gubri Imbau Masyarakat Tidak Sebarluaskan Identitas PDP Meninggal Dunia

PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar menyayangkan masih banyaknya masyarakat yang tidak berempati  terhadap keluarga dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang dinyatakan meninggal dunia.

Hal ini berkaitan dengan adanya tersebar foto dan video almarhum PDP  melalui media sosial.

Kepada sejumlah awak media , Gubri kembali mengingatkan masyarakat untuk tidak menyebarkan foto-foto dan video PDP yang meninggal dunia, termasuk alamat pasien bersangkutan.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Informasi, Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers
• Kebebasan Pers Terancam, PPWI Soroti Sikap Reaktif Oknum LMPI dalam Skandal SMPN 2 Sindangagung

“Sebelumnya kami mendapat kabar adanya broadcast whatsapp terkait meninggalnya salah satu pasien PDP Covid-19. Dalam broadcast tersebut dipampang jelas nama, alamat, nomor handphone keluarga, dan foto almarhumah. Efeknya, keluarga yang sedang bersedih karena ditinggal orang tersayang semakin mendapat tekanan psikologis dengan adanya broadcast tersebut,” tegas Gubri, Sabtu (11/4/2020)

“Oleh karena itu kami tidak bosan-bosannya meminta kepada masyarakat untuk tidak menyebarkan informasi pribadi dari pasien seperti nama, alamat, dan keluarganya. Untuk pihak terkait, data lengkap pasien cukup untuk keperluan internal saja dan tidak perlu disebarluaskan ke masyarakat,” tegasnya lagi.

Baca Juga:

• Hadapi Risiko Pekerjaan Tergeser AI, Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja
• Polri Hadir di Tengah Petani, Polsek Kandis Pantau Jagung Tumpang Sari Kelompok Tani Ayu Makmur

Bagi pasien yang dirawat, kata Gubri, akan berdampak terhadap tekanan psikologis pasien juga keluarga. Sehingga penyebaran foto dan video tersebut akan memperburuk kondisi pasien, dan keluarga yang berada di rumah juga tidak menjadi tenang.

“Bagi pasien yang sedang dirawat penyebaran informasi tersebut dapat memberikan ia tekanan psikologis yang berdampak terhadap menurunnya imunitas dirinya. Bagi keluarga pasien yang meninggal, penyebaran informasi tersebut menambah kesedihan keluarga yang tidak menunjukkan identitas kita sebagai masyarakat yang berempati,” kata Gubri.

“Menjaga kerahasiaan data pasien merupakan kewajiban kita semua sesuai Pasal 57 UU 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk menjaga indentitas pasien dan keluarga agar tidak menimbulkan keresahan,” harap Gubri.(MCR)

Perkuat Sinergi Informasi, Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers

Kebebasan Pers Terancam, PPWI Soroti Sikap Reaktif Oknum LMPI dalam Skandal SMPN 2 Sindangagung

Hadapi Risiko Pekerjaan Tergeser AI, Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja

Polri Hadir di Tengah Petani, Polsek Kandis Pantau Jagung Tumpang Sari Kelompok Tani Ayu Makmur

Polda Riau Gagalkan Peredaran 6,94 Kg Sabu dan 969 Cartridge Etomidate Senilai Rp9,8 Miliar

Bhabinkamtibmas Sukaramai Monitoring Ketersediaan Ayam Potong di Pasar Agus Salim