Satgas Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Riau Dibentuk, Ini Tugasnya!

kabarmelayu.comPEKANBARU - Sebagai langkah strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pajak daerah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau telah membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).

Pembentukan Satgas ini sebagai respons atas masih belum optimalnya penerimaan pajak dari distribusi dan konsumsi bahan bakar oleh badan usaha niaga di Riau.

Tim akan bertugas melakukan pengawasan, pengumpulan data, penelusuran, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan seluruh potensi penerimaan PBBKB dapat dimaksimalkan.

Baca Juga:

• Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK
• H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Taufik OH, menyampaikan, pembentukan Satgas ini merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat dalam rangka optimalisasi pendapatan daerah, khususnya dari sektor PBBKB.

"Potensi penerimaan PBBKB di Provinsi Riau sangat besar, namun belum tergali secara maksimal. Oleh karena itu, Satgas ini dibentuk untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan pengawasan, serta menelusuri berbagai potensi penerimaan yang selama ini belum terjangkau," ujar Taufik.

Baca Juga:

• Warga Pekanbaru Bisa Bayar PBB dan PKB Langsung di Rumah
• Panglima TNI Dampingi Presiden RI Pada Kegiatan Penyerahan Hasil Kerja Satgas PKH

Ia menekankan pentingnya pengawasan terhadap distribusi BBM oleh badan usaha niaga, terutama bagi konsumen non-subsidi yang menjadi objek utama dari pungutan PBBKB. Transparansi dalam pelaporan dan pelacakan distribusi BBM juga menjadi fokus pengawasan tim.

Taufik juga mengakui adanya tantangan dalam pengelolaan PBBKB, khususnya dalam hal pelaporan oleh badan usaha yang beroperasi lintas provinsi dan tidak selalu kooperatif dalam menyetorkan kewajiban pajaknya ke kas daerah.

"Oleh karena itu, sinergi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi kunci dalam upaya optimalisasi ini. Kami ingin memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi BBM di Riau menjalankan kewajibannya secara adil dan transparan," tegasnya.

Di tengah kondisi fiskal daerah yang terbatas, optimalisasi penerimaan dari sektor-sektor strategis seperti PBBKB menjadi sangat penting untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan publik.

"Pemprov Riau akan terus berupaya menggali potensi PAD secara cermat dan terstruktur. Dengan hadirnya Satgas ini, kami berharap kontribusi sektor energi terhadap pembangunan daerah dapat semakin nyata dan terukur," tutupnya.

Inovasi Wali Kota Agung Genjot PAD, Pemprov Minta Daerah Lain Berdayakan PKK

H. Haris Bantah Tuduhan Penjarahan Sawit, Kuasa Hukum: Lahan 110B Sudah Diserahkan Satgas PKH ke PT ASI

Warga Pekanbaru Bisa Bayar PBB dan PKB Langsung di Rumah

Panglima TNI Dampingi Presiden RI Pada Kegiatan Penyerahan Hasil Kerja Satgas PKH

Bayar Pajak Kendaraan Tanpa KTP Pemilik, DPRD Riau: Langkah Maju, Tapi Belum Menyentuh Wilayah 3T

PAD Naik Signifikan, Wako Agung: Masyarakat Pekanbaru Rasakan Manfaat Pajak