Naik 300 Persen, Pemko Pekanbaru akan Revisi Perda PBB

kabarmelayu.comPEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru akan mengajukan perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Hal ini setelah kenaikan PBB menjadi sorotan publik karena mencapai angka 300 persen.

Dikatakan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, kenaikan PBB yang disorot masyarakat beberapa hari terakhir terjadi sejak awal tahun 2024 atau sebelum dirinya dilantik sebagai wali kota.

Meski demikian Agung mengaku sejak awal dilantik dirinya sudah ingin menurunkan tarif PBB bersamaan dengan penurunan tarif parkir kendaraan.

Baca Juga:

• Tegas! Bapenda Pekanbaru Segel Sementara Objek Pajak di Jalan Riau
• BKSAP DPR RI Ajak Komunitas Internasional Kecam Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

"Kenaikan tarif PBB memang kurang tepat diberlakukan saat ini apalagi mengingat kondisi masyarakat Pekanbaru sekarang," ujar Wali Kota Agung Nugroho, Jumat (15/8/2025).

Meski sudah memikirkan menurunkan tarif PBB ternyata, kata Agung, hal itu tidak mudah dilakukan. Sebab kenaikan PBB disahkan melalui peraturan daerah sehingga walikota tidak bisa membatalkan tanpa persetujuan DPRD.

Baca Juga:

• Penghapusan Denda Pajak Riau 2025 Berakhir, Total 317.481 Kendaraan Ikut Manfaatkan
• Pemkab Bengkalis Sosialisasi Pajak Daerah Sistem Digital

Ia menjelaskan kenaikan PBB di Pekanbaru diusulkan Pemkot Pekanbaru pada bulan Februari 2023 atau pada masa Pj Wali Kota sebelumnya melalui inisisasi Badan Pendapatan Daerah. Usulan tersebut diproses di DPRD Kota Pekanbaru dan disahkan pada awal 2024.

"Karena ini Perda saya tak bisa membatalkan tanpa harus melalui Perda itu lagi. Harus ada pembahasan kembali. Saya sudah berpikir sama halnya ketika saya turunkan tarif parkir kota Pekanbaru, niatnya sama, memberikan kelonggaran dan kenyamanan ke masyarakat," jelas Agung.

Agung mengatakan menaikkan tarif PBB tidak serta merta menaikan pendapatan daerah. Karena jika PBB tinggi maka akan membuat masyarakat malas membayar pajak, namun jika rendah akan memicu masyarakat membayar pajak.

Tegas! Bapenda Pekanbaru Segel Sementara Objek Pajak di Jalan Riau

BKSAP DPR RI Ajak Komunitas Internasional Kecam Penangkapan Presiden Venezuela oleh AS

Penghapusan Denda Pajak Riau 2025 Berakhir, Total 317.481 Kendaraan Ikut Manfaatkan

Pemkab Bengkalis Sosialisasi Pajak Daerah Sistem Digital

Negara Diminta Wajibkan Zakat untuk Warga dan Perusahaan

UPT SMP Negeri 1 Bangkinang Kota Taja Lomba PBB