Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
Dalam pernyataan tertulis yang ditandatangani Ketua Umum PPMuhammadiyahProf Haedar Nashir dan Sekretaris Umum Prof Abdul Mu'ti, Persyarikatan menyampaikan harapan, pihak keluarga yang berduka memperoleh keadilan yang semestinya dan tersantuni dengan sebaik-baiknya.
"Kami mengharapkan para korban yang menderita luka-luka dalam aksi unjuk rasa tersebut agar segera pulih. Kami juga ikut berempati kepada para pengemudi ojek online (ojol) yang menuntut keadilan untuk almarhum Affan," demikian petikan pernyataan PP Muhammadiyah dikutip dariRepublika, Jumat (29/8/2025).
Baca Juga:
Muhammadiyah meminta semua pihak agar menahan diri serta menghentikan segala bentuk kekerasan yang dapat memecah persatuan bangsa. Setiap elemen masyarakat dan penyelenggara negara diminta dapat berdialog dan musyawarah demi mencari solusi atas problem bangsa.
Secara khusus, Muhammadiyah mendesak para elite, termasuk pejabat negara dan anggota legislatif, agar lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Selain itu, mereka yang sesungguhnya digaji dengan uang rakyat itu diharapkan lebih mengedepankan empati, kesantunan, dan kesederhanaan.
Baca Juga:
"Kami meminta para elite politik untuk lebih mawas diri, melakukan introspeksi, dan tidak melukai hati rakyat. Publik membutuhkan keteladanan para pemimpinnya, terutama para wakil rakyat yang telah diberikan mandat dengan tulus," demikian pernyataan Muhammadiyah.
Usut tuntas
Persyarikatan mendesak Kepala Kepolisian RI (Kapolri) agar mengusut tuntas kasus yang merenggut nyawa Affan Kurniawan. Kematian almarhum disebabkan tindakan yang berlebihan dari aparat kepolisian di lapangan
Semestinya, menurut Muhammadiyah, aparatur keamanan lebih mengutamakan cara-cara dan pendekatan yang persuasif terhadap massa pengunjuk rasa. Dialog dan cara-cara non-kekerasan adalah wujud dari sikap kepolisian yang ideal untuk masyarakat.
"Kami mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, utamanya peserta aksi unjuk rasa, untuk menjaga ketertiban dan keamanan dalam menyampaikan pendapat dan tuntutan. Jangan terprovokasi isu-isu yang bersifat destruktif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, khususnya yang berasal dari media sosial yang tidak jelas sumbernya," demikian pernyataan Muhammadiyah.
"Kami percaya pada komitmen Bapak Presiden Prabowo untuk mendengar aspirasi publik dan berpihak kepada kepentingan masyarakat kelas bawah dengan melakukan perbaikan di berbagai sektor sebagai perwujudan menjalankan amanat konstitusi.
Negeri ini memerlukan soliditas dan persatuan yang kokoh di tengah berbagai agenda dan masalah strategis nasional yang berat maupun situasi dunia yang sangat dinamis dan penuh ketidakpastian," tukasnya.
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,KAMPAR Kasus dugaan korupsi penyelewengan dana program digitalisasi desa yang melibatkan oknum kepala desa dan pihak ven
Peristiwa
kabarmelayu.com,PEKANBARU Upaya membangun ekosistem industri film nasional yang inklusif dan berdaya saing terus didorong melalui kolab
Parlemen
Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Lukaluka
Peristiwa
kabarmelayu.com,MEDAN Suara kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat asal Kepulauan Nias bergema di depan Markas Kepolisian Daerah Sum
Peristiwa
Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kota Pekanbaru ke242 tahun ini, Pemko Pekanbaru akan menghadirkan dua legia
Peristiwa
Bupati Siak Sensus Ekonomi Jadi Sumber Informasi Strategis Daerah Susun Kebijakan
Pemerintahan
kabarmelayu.com,INHIL Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi perhatian publik. Guna M
Sosial
Polresta Pekanbaru Ungkap Kasus Penyalahgunaan Narkoba di Kawasan Panger, Dua Orang Positif Methamphetamine
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah tegas terhadap kabel fiber optik milik provider yang semrawut dan
Pemerintahan