Oleh karena itu, proses fit and proper test (uji kelayakan dan kepatuhan) di DPRD nanti diharapkan berlangsung secara transparan, objektif dan profesional, tanpa diwarnai praktik bagi-bagi jatah fraksi atau partai politik.
Penegasan tersebut disampaikan Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, H Zufra Irwan SE MM CMEd kepada media, Jumat (24/6/2026) menanggapi isu yang berkembang di tengah masyarakat terkait dugaan adanya "jatah" bagi partai politik, fraksi, maupun pihak tertentu dalam penentuan komisioner pada tahapan akhir seleksi di DPRD.
Baca Juga:
Menurut Zufra Irwan, uji kelayakan dan kepatuhan (fit and proper test) calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau diharapkan benar-benar mengacu pada aturan perundang-undangan. Karena sesuai regulasi, komposisi komisioner terdiri dari lima orang, yaitu lazimnya satu orang dari unsur pemerintah yang merupakan kewenangan gubernur, serta empat orang dari unsur masyarakat yang dipilih oleh DPRD Provinsi Riau.
Agar tidak salah kaprah mengenai keterwakilan komisioner, Zufra Irwan menekankan, Fit and proper test tidak boleh dijadikan ajang bagi-bagi jatah fraksi atau partai politik.
Baca Juga:
"Tidak ada perintah undang-undang komisioner itu mewakili partai atau fraksi tertentu. Komisioner mewakili masyarakat harus bebas dari kepentingan politik," tegasnya.
Karena 15 nama yang lolos fit and proper test itu tidak ada yang berasal dari ASN dan unsur birokrat, Pemerintah Provinsi Riau dapat menunjuk satu nsma dari 15 nama yang diusulkan ke DPRD RIau, apakah satu nama itu sudah dilampirkan atsu belum. Itu wallahualam.
"Seluruh nama yang telah diserahkan Pemerintah Provinsi Riau kepada DPRD merupakan hasil proses seleksi dan telah memenuhi kapasitas, kualitas, serta kompetensi untuk mengemban amanah sebagai komisioner KI selama empat tahun ke depan. Ketika seseorang sudah lulus fit and proper test, jangan lagi dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Mereka yang terpilih nanti tidak mewakili kelompok mana pun. Undang-undang hanya mengamanatkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat," tegas Zufra Irwan.
Meski fit and proper test merupakan kewenangan politik DPRD, tegas Zufra Irwan lagi, proses tersebut tidak boleh diintervensi oleh kepentingan kelompok tertentu. Penilaian harus didasarkan pada kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen calon dalam menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.
Zufra juga mengingatkan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang disampaikan pada peringatan Hari Lahir PKB baru-baru ini. Dimana Presiden menekankan, bahwa setiap individu yang telah dinyatakan lulus dalam proses seleksi, termasuk uji kelayakan di lembaga legislatif, harus terbebas dari kepentingan politik praktis.
Sesuai ketentuan, sebut Zufra Irwan, dari 15 nama yang disampaikan Gubernur Riau kepada DPRD, komposisinya terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Karena itu, komisioner yang nantinya terpilih8 diharapkan benar-benar bekerja secara independen untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Provinsi Riau.
"DPRD memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan proses seleksi berjalan objektif sehingga menghasilkan komisioner yang profesional, independen, dan berpihak pada kepentingan masyarakat, bukan kepentingan politik tertentu," pungkas Zufra Irwan.
kabarmelayu.com,PEKANBARU Sebanyak 15 nama calon komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau periode 20262030 yang telah dikirimkan ol
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dunia pendidikan profesi advokat di Provinsi Riau memasuki babak baru dengan terjalinnya kerja sama strategis
Hukrim
kabarmelayu.com,KAMPAR Dalam rangka menyambut dan menyemarakkan HUT RI ke81 tahun 2026, Pemerintah Desa (Pemdes) Tanah Merah Kecamatan Si
Sport
Gudang Narkoba Dibongkar, Polisi Buru Otak Jaringan dan Kejar Aset Lewat TPPU
Hukrim
Personel Polsek Kandis Bersama Petani Merawat Tanaman Jagung, Jaga Hingga Panen
Lingkungan
Geram Lihat Mangrove Dirusak, Kapolda Riau Ini Benteng Masyarakat Pesisir, Tempat Satwa Berkembang Biak!
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Riau bersama Polres Kampar berhasil menggerebek sebuah rumah
Hukrim
kabarmelayu.com,JAKARTA Pernyataan Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Riau, Kombes Pol Mohamad Qori Oktohandoko di salah satu media si
Hukrim
kabarmelayu.com,SIAK Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Siak meminta kepolisian mengusut tuntas tindakan kekerasan terhadap wart
Hukrim
kabarmelayu.com,PEKANBARU Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di wilayah hukum Polsek Sukajadi, berhasil diringkus hanya da
Hukrim