Rekomendasi Kemenag Mulai Diberlakukan Dalam Proses Paspor Umroh

BANGKINANG, kabarmelayu.com - Rekomendasi Kantor Kementerian Agama mulai diberlakukan dalam proses Paspor Umrah atau Haji Khusus, kata Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kampar, Dirhamsyah saat apel pagi, Kamis (20/4/21).

Dijelaskan, rekomendasi Kemenag merupakan persyaratan tambahan yang diminta oleh pihak imigrasi. Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang terdaftar resmi di Kementerian Agama.

Dikatakan, Pemberlakukan rekomendasi ini merupakan hasil keputusan pertemuan lintas Kementerian dan badan yang terkait pada 23 Februari 2017 di Kemenkumham dan 6 Maret 2017 di Kementerian Ketenagakerjaan yang lalu. Pertemuan tesebut membahas maraknya tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja tidak sesuai dengan prosedur (non-prosedural) sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap TKI di luar negeri ataupun keluarga dan lingkungan sosialnya. Pertemuan itu menyepakati pentingnya memperkuat sinergi dan kerja sama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah masalah ini, papar Dirhamsyah.

Baca Juga:

• Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal
• Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Untuk diketahui, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah telah mengeluarkan surat edaran untuk Kanwil Kemenag Provinsi tentang Penambahan Syarat Rekomendasi Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota bagi Pemohon Paspor Ibadah Umrah/Haji Khusus. Yang mana Surat edaran tersebut mengatur beberapa point penting, antara lain: Pertama, Pengajuan rekomendasi dilakukan calon jemaah umrah/haji khusus atau diwakili PPIU/PIHK dengan melampirkan surat kuasa dari calon jemaah, jelas Dirhamsyah.

Kedua, Rekomendasi hanya diberikan kepada calon jemaah yang akan berangkat melalui PPIU/PIHK berizin resmi dari Kemenag. Ketiga, Rekomendasi dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada Kankemenag Kab/Kota dan yang keempat, Kantor Kemenag Kab/Kota akan merekap data jemaah yang dibuatkan rekomendasi untuk disampaikan ke Kanwil Kemenag Provinsi dan diteruskan ke Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, pungkas Dirhamsyah. (Sy/rec)

Baca Juga:

• Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu
• Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Mengurai Gurita Pemerasan WNA dan Urgensi Penegakan Hukum Radikal

Ini Kata Kadinkes Inhil Soal Pelaksanaan MBG dan Kepatuhan SPPG

Lawan Narkoba, Polresta Pekanbaru Kembali Gempur Pangeran Hidayat, Pria Terciduk Bawa Sabu

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan