Laporkan ke Pihak yang Berwajib, JIka Ada Pungli di Sekolah Negeri

PEKANBARU, kabarmelayu.com - Beredarnya isu adanya pungutan liar di beberapa sekolah negeri di Provinsi Riau mendapatkan tanggapan serius dari anggota komisi E DPRD Riau Markarius Anwar. Menurutnya, jika warga menemukan adanya indikasi pungutan liar (pungli) yang dilakukan sekolah dalam bentuk apapun, diharapkan segera melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib. Pasalnya, Presiden RI Joko Widodo pun sudah menginstruksikan mengenai pemberantasan korupsi di semua lini.

Dikatakannya, untuk anggaran sekolah tersebut sudah dianggarkan oleh pemerintah provinsi. Jadi, lanjutnya, sangat disayangkan bila pungutan liar di beberapa sekolah negeri yang ada di Provinsi Riau ini masih saja terjadi.

"Kalau ada pungli laporkan saja sehingga tidak ada lagi ketakutan orangtua karena ada anggaran dari Pemprov Riau untuk itu. Anggaran itu cukup besar dan bisa dimaksimalkan dana itu. Jadi, sangat kami sayangkan kalau ada pungutan liar dari sekolah negeri, khususnya," kata Markarius Anwar.

Baca Juga:

• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan
• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Lebih lanjut dikatakannya, terkait pungli tersebut, pihaknya juga sudah mendapatkan laporan. Namun, pihaknya masih belum bisa memastikan hal itu karena setiap kali dilakukan pengecekan ke lapangan, pihaknya belum mendapatkan bukti terkait hal tersebut.

"Makanya, kami minta kalau orangtua takut melaporkann, nanti akan kami tutupi nama pelapor. Jadi, mereka tidak perlu takut, jadi bisa kami mengusutnya," lanjutnya.

Baca Juga:

• Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
• Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Menurutnya, pungutan tersebut diadakan karena adanya kekurangan dana sekolah untuk menggaji para tenaga guru honor daerah. Hal itu lantaran guru komite tidak mendapat dana dari provinsi dan dana komite itu sendiri diperbolehkan untuk membayar guru honor.

"Mereka boleh menggaji guru honorer dari dana komite. Namun, ada besaran yang mengikatnya dan tidak bisa dengan memungut di luar kewenangan siswa," tuturnya.

 

 

(riaupos.co)

 

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias

Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri