Muharman Sebut Wajib Bayar Sisa Sertifikasi Guru dan Gaji Honorer

TELUKKUANTAN, kabarmelayu.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Kuantan Singingi Drs H Muharman, M.Pd menegaskan, bahwa tunjangan sertifikasi guru dan gaji honor kontrak daerah yang belum dibayarkan itu adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk membayarnya.

‘’Ya, ada 4 bulan tunjangan sertifikasi guru yang belum dibayar, September hingga Desember. Sedangkan gaji pegawai kontrak yang belum dibayar masih ada 2 bulan,yaitu November dan Desember.

Di APBD 2017 nanti dibayarkan, katanya. Ini adalah kewajiban pemerintah untuk membayarnya, makanya tidak perlu audit BPK dan tidak perlu juga ada pengakuan hutang. ‘’Itu kewajiban pemerintah,’’ kata Sekda Muharman saat berbincang-bincang dengan wartawan, akhir pekan lalu.

Baca Juga:

• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Soal dana sertifikasi, kata Sekda, tidak ada yang salah dengan pembayaran sertifikasi. Pasalnya, transfer dana dari pusat untuk membayar sertifikasi itu diketahui terjadi kelebihan transfer setelah adanya Surat Menteri Keuangan, Sri Mulyani, Agustus lalu. ‘’Sebelumnya kan tidak ada masalah. Makanya kelebihan itu menjadi silpa, sehingga kami masukkan dalam APBD. Baru saat Sri Mulyani menjadi menteri, itu dihitungnya, sehingga baru diketahui ada kelebihan bayar, dan dana itu tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain,’’ jelas Muharman.

Kalau dari awal dikasih tahu dana sertifikasi itu bersumber dari DAK non fisik yang tidak bisa digunakan untuk kegiatan lain, tentu tak akan dijadikan silpa (dengan nama uang yang tidak dibelanjakan) di APBD.

Baca Juga:

• Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah
• Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

‘’Tapi surat Sri Mulyani itu baru disterima September 2016. Sedangkan APBD 2016 waktu itu sudah berjalan, tentu tidak bisa lagi kami membayarkan. Makanya, di tahun 2017 kami anggarkan untuk membayar sisanya,’’ jelasnya lagi.

Menurutnya, ada sekitar Rp41 miliar sisa pembayaran tunjangan sertifikasi yang 4 bulan itu. Disadari Muharman, adanya pemberian tunjangan sertifikasi bagi guru, tidak berimplikasi terhadap kualitas siswa. ‘’Buktinya kami tetap peringkat 3 dibawah,’’ ujarnya kesal.

(riaupos.co)

 

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Kolaborasi Film Nasional Menguat, Komisi VII DPR Dorong Eksplorasi Budaya Daerah

Kecelakaan Maut di Tol Permai, 5 Orang Tewas dan 5 Lainnya Luka-luka

Elemen Masyarakat Demo di Mapolda Sumut, Desak Copot Kapolres Nias

Talam Durian Satu Kilometer dan 8000 ASN Mengaji di Pekanbaru akan Pecahkan Rekor Muri