Pengamat Pendidikan Riau Sebut Wacana kebijakan Itu,Jangan Timbulkan Polemik.

PEKANBARU,kabarmelayu.com - Pemerintah berencana melarang penggunaan  dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk pembayaran honorarium guru honorer. Hal itu sangat meresahkan sekolah yang menganggarkan untuk itu. Termasuk di Riau. Khususnya sekolah-sekolah yang selama ini menggaji guru honorer ini dengan menggunakan dana ini.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Rokan Hulu (Rohul). Plt Kepala Disdikpora Rohul H Zulkifli, S.Pd belum mendapatkan informasi terkait pelarangan itu.

‘’Kalaupun ada terjadi perubahan juknis penggunaan dana BOS biasanya Disdikpora dipanggil Kemendikbud,’’ ujar Zulkifli.

Baca Juga:

• KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Serahkan Reflector Jalan untuk Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Desa Senama Nenek
• Maulid Nabi di Desa Seberang Pebenaan, Wabup Yuliantini Selipkan Pesan Tak Bakar Lahan

Sementara Sekretaris Disdikbud Kota Dumai, Ridwan mengatakan sejauh ini pihaknya belum menerima surat resmi dari kementerian adanya larangan tersebut.

“Belum ada, bahkan saya baru tahu setelah ditanya adanya larangan tersebut, pasalnya juknis terbaru belum keluar dan masih draf,”ujar Ridwan.

Baca Juga:

• Kunjungan Presiden ke Riau, BPBD Laporkan Tersisa 7 Titik Api di Empat Kabupaten
• Istri Presiden PKS Dialog dengan 17 Ormas Perempuan Islam di Bawah BMIWI, Soroti Bahaya LGBT

Jika benar, bakal diberlakukan larangan tersebut, maka pihaknya dan sekolah harus mencari jalan bagaimana bisa membiayai honorer sekolah.

“Memang datanya saya lupa, tapi jumlah ratusan juga, apalagi APBD kita yang kecil belum bisa membiayai itu,”terangnya.

Dikatakannya, selama ini, dana BOS diperuntukkan untuk gaji guru honorer sesuai dengan aturan juknis yang ada.

“Untuk sekolah negeri sebesar 15 persen dari total anggaran, sementara swasta 50 persen dari total anggaran,”tuturnya.

Dia juga berharap pemerintah pusat meninjau kembali wacana pelarangan itu. Karena jika itu diberlakukan maka akan banyak guru honorer yang tidak bisa menerima gaji dan ujungnya dipecat.

“Padahal kami masih kekurangan tenaga guru,”tutupnya.

Disdikbud Inhu juga masih belum tahu akan ada wacana pelarangan dana BOS untuk mebayar gaji tenaga honorer.

“Sejauh ini kami mengetahui larangan dana BOS untuk pembayaran gaji guru honor,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Inhu H Ujang Sudrajat, SP, M.Si.

Meski begitu, dia sudah melakukan sosialisasi penyaluran dana BOS. Karena untuk pencairan sebesar 20 persen dana BOS tahun 2017, sudah tuntas dihitung yang mencapai Rp12 miliar lebih.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu tetap membayarkan gaji guru honor melalui dana BOS.

“Anggaran dana BOS tahun 2017 sebesar Rp 64.045.800.000,” ujarnya.

Harus Buat Kebijakan

Dalam pada itu pengamat pendidikan Riau yang juga guru besar UIN Suska Riau, Prof Dr Syamsul Nizar mengatakan wacana lahirnya kebijakan tersebut tanpa dibarengi dengam kebijakan lapisan juga akan menimbulkan polemik.

“Kita tidak boleh apriori terhadap kebijak pemerintah. Tapi semuanya harus jelas. Kalau dana BOS tidak boleh digunakan untuk membayar gaji guru honorer, pemerintah juga harus membuat kebijakan lapisan. Mereka yang statusnya guru honor itu akan digaji dengan pos anggaran yang mana? Kan harus jelas,” ujar Syamsul Nizar.

Sehingga di lapangan, lanjut Syamsul, tidak terjadi kerancuan yang dapat menimbulkan polemik. Pemerintah harus menimbang baik buruknya sebelum mengambil keputusan. Mengingat jumlah guru honor ini tidak sedikit, karena memang faktanya di lapangan banyak sekolah kekurangan tenaga pengajar.

Dia juga meminta kepada pemerintah untuk dapat menjelaskan mengapa ada kebijakan untuk mengalihkan penggunaan dana BOS. Ini untuk apa, apakah untuk meningkat sarana dan prasarana sekolah. Kalau iya menurut Syamsul, sarana yang bagaimana. Agar masyarakat tahu, bahwa peralihan penggunaan itu untuk program yang lebih baik.

“Penggunaaan dana BOS dialihkan ke mana. Kalau ke sarana prasarana harus jelas. Ruang lingkup wilayahnya seperti apa? Oh untuk perpustakaan digital misalnya. Kalau seperti itu harus ditinjau, apakah semua sekolah memerlukan sarana ini,” ujarnya.

sumber ; riaupos.co

 

KKN Kelompok 17 Universitas Abdurrab Serahkan Reflector Jalan untuk Tingkatkan Keselamatan Pengendara di Desa Senama Nenek

Maulid Nabi di Desa Seberang Pebenaan, Wabup Yuliantini Selipkan Pesan Tak Bakar Lahan

Kunjungan Presiden ke Riau, BPBD Laporkan Tersisa 7 Titik Api di Empat Kabupaten

Istri Presiden PKS Dialog dengan 17 Ormas Perempuan Islam di Bawah BMIWI, Soroti Bahaya LGBT

Udara Tak Sehat Akibat Kabut Asap, UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu Batasi Pembelajaran di Luar Ruangan

Siswa UPT SMP Negeri 4 Siak Hulu Sabet Dua Medali di Ajang OSN Tingkat Nasional