Sorak PNS Eselon 3 Kantongi THR di Tengah Corona

JAKARTA - Notifikasi berita dari aplikasi ponsel bak `lampu hijau` bagi sebagian PNS yang tengah harap-harap cemas menanti kepastian Tunjangan Hari Raya (THR).

Salah satunya Andreas. Dia mengetahui kepastian mendapatkan THR dari notifikasi platform berita online.

Andreas telah diangkat sebagai PNS fungsional selama 2 tahun. Dia mengaku lega mengetahui bebannya akan terbantu dengan THR yang sepadan dengan satu bulan gajinya sebagai dosen di Perguruan Tinggi di Merauke.

Baca Juga:

• Kebebasan Pers Terancam, PPWI Soroti Sikap Reaktif Oknum LMPI dalam Skandal SMPN 2 Sindangagung
• Hadapi Risiko Pekerjaan Tergeser AI, Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja

Walaupun tak berlimpah, menurut Andreas, THR yang didapatkannya bisa menutup biaya kuota internet yang akhir-akhir ini membengkak karena aktivitas belajar mengajar dari rumah.

Ia pun tak lagi mempermasalahkan perbedaan tunjangan tahun ini dan tahun sebelumnya. Pasalnya, tahun ini THR Andreas dan PNS lainnya, sedikit berkurang akibat lenyapnya tunjangan kinerja (tukin) dari dana transferan.

Baca Juga:

• Polri Hadir di Tengah Petani, Polsek Kandis Pantau Jagung Tumpang Sari Kelompok Tani Ayu Makmur
• Polda Riau Gagalkan Peredaran 6,94 Kg Sabu dan 969 Cartridge Etomidate Senilai Rp9,8 Miliar

Lihat juga: Bisnis Pinjol Mulai Kering Karena Corona
"Yang saya baca, sebagian pejabat negara tidak diberi. Kalau masalah tukin enggak dikasih bukan masalah besar karena negara kita mengalami kondisi yang sedang susah," ungkapnya lewat telepon, Rabu (15/4). 

Andreas menilai secara pribadi, keputusan pemerintah tepat. Katanya, keputusan Kabinet Indonesia Maju adalah win-win solution yang menguntungkan bagi para pekerja pemerintah bergaji rendah dan juga untuk pemerintah yang tengah berusaha menyisihkan anggaran.

"Win-win solution ini, karena kita tahu gaji pokok PNS ini berapa sih. Sementara, pejabat ini eselon1-2 tunjangannya saja sudah besar. Fair lah kalau kata saya," papar dia.

Pria berusia 28 tahun ini mengaku lebih mengkhawatirkan kebijakan lainnya dalam penanganan pandemi wabah virus corona. Ia melihat masalah pemerintah dalam mengatur para pekerja di lapangan jauh lebih serius dibanding 'ribut-ribut' THR.

Andreas berharap pemerintah bisa lebih serius dalam koordinasi, terutama dalam memperhatikan para pekerja yang masih harus mencari makan di jalan.

Lihat juga: Corona, Negara Tak Kasih THR untuk Anggota DPR dan MPR
"Yang harus ditanggapi pemerintah adalah masyarakat yang harus bekerja di luar seperti penjual gorengan, PKL, tukang ojek yang harus kerja itu yang harus diperhatikan pemerintah," pesannya.

Selain Andreas, ada pula Jaka Kurniawan. Pria berusia 25 tahun tersebut merupakan guru PNS yang mengajar di salah satu SMK di Samalantan, Bengkayang, Kalimantan Barat. Ia mengaku telah mengetahui kabar THR yang akan cair untuk PNS eselon 3 dan ke bawah.

Pria tersebut mengaku senang karena merasa kerja kerasnya diapresiasi pemerintah melalui THR. Pasalnya, seperti banyak guru di pedalaman negeri, Jaka harus serba bisa menggantikan posisi guru yang kerap kosong.

Sehingga, THR ini dinilai sebagai cara pemerintah mengapresiasi kerja mereka yang hampir tak pernah 'menjamah' enaknya jadi 'anak buah' pemerintah. Miris jika pelipur lara pun tak ada.

Meski tunjangan kinerja harus disetop untuk tahun ini, namun Jaka mengaku tak memusingkan hal itu.

"Sedih, sudah pasti, tapi ya mau gimana, ndak apa-apa lah, kan yang ndak dapat bukan cuma aku sendiri," ucap Jaka.

Jaka pun mengusulkan kepada para penguasa untuk memangkas THR eselon 3 yang menurutnya lumayan tinggi. Jika tak memungkinkan, ia berucap setidaknya THR dapat diberikan sebagiannya saja mengingat gaji pokok dan tunjangan eselon 3 lumayan besar.

"Kalau dananya ada ya bagus dikasihkan, kalau tidak ada kan baiknya dipotong saja setengahnya biar pengeluaran negara tidak bengkak dan krisis bisa cepat teratasi," katanya.

Sependapat, Andika yang merupakan PNS di Kementerian Hukum dan Hak Asasi, mengaku sudah girang mendengar kabar THR pertamanya akan cair tahun ini. Pria berusia 19 tahun tersebut tak ambil pusing jika tukin tahun ini disisihkan untuk anggaran bantuan sosial atau prioritas lainnya mengingat manfaatnya juga kembali lagi ke keluarga dan kerabat terdekatnya.

"Ditetapkannya kebijakan untuk tahun ini tukin ditiadakan tidak masalah, karena masih mendapat THR gaji pokok, lumayan daripada tidak dapat THR sama sekali," ujar Andika. 

Menurutnya, yang paling penting saat ini ialah bagaimana semua lapisan masyarakat saling membantu keuangan negara kala negara tengah kesusahan. Kemarin, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan keputusan pemerintah membayar THR untuk seluruh PNS, TNI, dan Polri dari posisi terbawah hingga eselon 3.

"Tidak termasuk tunjangan kinerja. Pensiun (pensiunan PNS) pun tetap mendapatkan THR sesuai dengan tahun lalu karena termasuk kelompok yang rentan juga," ujar Ani, panggilan akrabnya, Selasa (14/4).

Namun, jajaran presiden, wakil presiden, menteri, wakil menteri, DPR, MPR, DPD, dan kepala daerah tidak mendapatkan THR tahun ini. 

(CNNIndonesia.com)

Kebebasan Pers Terancam, PPWI Soroti Sikap Reaktif Oknum LMPI dalam Skandal SMPN 2 Sindangagung

Hadapi Risiko Pekerjaan Tergeser AI, Menaker Ajak Negara Asia Pasifik Perkuat Pelatihan Tenaga Kerja

Polri Hadir di Tengah Petani, Polsek Kandis Pantau Jagung Tumpang Sari Kelompok Tani Ayu Makmur

Polda Riau Gagalkan Peredaran 6,94 Kg Sabu dan 969 Cartridge Etomidate Senilai Rp9,8 Miliar

Bhabinkamtibmas Sukaramai Monitoring Ketersediaan Ayam Potong di Pasar Agus Salim

Agung Nugroho: Kita Dorong Masjid Paripurna Lebih Mandiri