Isu Riau Merdeka Mencuat, Daerah Istimewa Lebih Realistis

PEKANBARU - Gubernur Riau Abdul Wahid menegaskan bahwa isu Riau Merdeka yang sempat mencuat di media sosial merupakan geraka wacana lama yang tidak ada lagi hingga sekarang. Menurutnya, kondisi di Riau saat ini kondusif dan masyarakat tetap fokus pada pembangunan daerah.

"Riau Merdeka saya rasa ya itu wacana lama ya, artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem aja, biasa-biasa saja tidak ada gerakan itu," kata gubernur, Kamis (14/08/2025).

Ia mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi isu tersebut. Gubernur Abdul Wahid menjelaskan, membesar-besarkan wacana semacam itu justru berpotensi mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan.

Baca Juga:

• Perkuat Sinergi Informasi, Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers
• Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan

"Ya, jangan terlalu di framing soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia," tegasnya.

Gubri Abdul Wahid menilai, yang lebih tepat untuk diperjuangkan adalah status Daerah Istimewa Riau (DIR), sebagaimana yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Status tersebut dapat memberikan keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk dalam sektor budaya, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.

Baca Juga:

• Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69
• Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Wacana DIR lebih realistis karena tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memberi ruang khusus bagi kearifan lokal dan kebutuhan daerah. Ia menambahkan, status tersebut akan memperkuat Riau sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera.

"Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewa kan seperti Jogja dan Aceh," ungkapnya.

Sebagai informasi, dukungan terhadap perjuangan menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa terus menguat. Satu diantaranya adalah rekomendasi penting hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru adalah menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).

Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.

"Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur karena LARM se-Sumatera mendukung Daerah Istimewa Riau," ujarnya, pada Ahad (10/8/2025).

Diterangkan Datuk Seri Taufik, dukungan dari LARM se-Sumatera mempertegas bahwa gagasan DIR bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan merupakan aspirasi kolektif masyarakat adat Melayu di kawasan Sumatera. Ia menambahkan, secara geografis Riau berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri, sehingga wajar jika daerah ini diberikan status khusus.

"Dengan peningkatan status pemerintahan ini, adat dan budaya Melayu akan terus terjaga dan berkembang." terangnya.

Perkuat Sinergi Informasi, Kapuspen TNI Gelar Dialog Bersama Insan Pers

Mediasi Sengketa Informasi Disdik Riau dan Zonny Hundri Capai Kesepakatan

Pemprov Bakal Tanam 1.000 Pohon di Stadion Utama Pada Hari Jadi Riau ke-69

Dugaan Korupsi Dana Program Digitalisasi Desa, Masyarakat Siap Buat Laporan Aduan

Terbitkan SP3 Dugaan Pemerasan dan Penggelapan, Kapolri hingga Jajaran Polda Lampung Dipraperadilankan di PN Jaksel

Menjaga Alam Lewat Program Green Policing, Polsek Kandis Tanam 100 Pohon di Telaga SamSam