Pemerintah Perlu Mereformasi Pengelolaan Dana KUR, dari Target Penyaluran ke Kualitas Pembiayaan
kabarmelayu.com,DEPOK Komisi VII DPR RI mendorong reformasi pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar program pembiayaan tersebut ti
Parlemen
"Riau Merdeka saya rasa ya itu wacana lama ya, artinya sejauh ini belum saya lihat ada tokoh yang menggerakkan itu. Di Riau masih adem-adem aja, biasa-biasa saja tidak ada gerakan itu," kata gubernur, Kamis (14/08/2025).
Ia mengimbau semua pihak untuk tidak berlebihan menanggapi isu tersebut. Gubernur Abdul Wahid menjelaskan, membesar-besarkan wacana semacam itu justru berpotensi mengganggu fokus pembangunan yang sedang dijalankan.
Baca Juga:
"Ya, jangan terlalu di framing soal-soal begitu. Kita sekarang ini adalah bagaimana membangun Riau dan membangun Indonesia," tegasnya.
Gubri Abdul Wahid menilai, yang lebih tepat untuk diperjuangkan adalah status Daerah Istimewa Riau (DIR), sebagaimana yang dimiliki oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dan Aceh. Status tersebut dapat memberikan keleluasaan pengelolaan daerah, termasuk dalam sektor budaya, pemerintahan, dan pengelolaan sumber daya alam.
Baca Juga:
Wacana DIR lebih realistis karena tetap berada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), namun memberi ruang khusus bagi kearifan lokal dan kebutuhan daerah. Ia menambahkan, status tersebut akan memperkuat Riau sebagai salah satu daerah strategis di Sumatera.
"Yang betul itu ada keinginan Daerah Istimewa Riau. Istimewa kan seperti Jogja dan Aceh," ungkapnya.
Sebagai informasi, dukungan terhadap perjuangan menjadikan Riau sebagai Daerah Istimewa terus menguat. Satu diantaranya adalah rekomendasi penting hasil Musyawarah V Lembaga Adat Rumpun Melayu (LARM) se-Sumatera yang digelar di Pekanbaru adalah menyatakan dukungan penuh terhadap gagasan pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).
Ketua Badan Pekerja Perwujudan DIR yang juga Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau (DPH LAMR), Datuk Seri Taufik Ikram Jamil, menyampaikan apresiasinya atas dukungan tersebut.
"Alhamdulillah, tentunya kita sangat bersyukur karena LARM se-Sumatera mendukung Daerah Istimewa Riau," ujarnya, pada Ahad (10/8/2025).
Diterangkan Datuk Seri Taufik, dukungan dari LARM se-Sumatera mempertegas bahwa gagasan DIR bukan sekadar inisiatif lokal, melainkan merupakan aspirasi kolektif masyarakat adat Melayu di kawasan Sumatera. Ia menambahkan, secara geografis Riau berada di posisi strategis sebagai pintu gerbang Sumatera ke luar negeri, sehingga wajar jika daerah ini diberikan status khusus.
"Dengan peningkatan status pemerintahan ini, adat dan budaya Melayu akan terus terjaga dan berkembang." terangnya.
kabarmelayu.com,DEPOK Komisi VII DPR RI mendorong reformasi pengelolaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar program pembiayaan tersebut ti
Parlemen
kabarmelayu.com,PEKANBARU Kelompok yang menamakan diri Jaringan Aktivis Penjaga Aset Negara dari Oligarki (JANGAN OLIGARKI) melakukan aksi
Peristiwa
Polda Riau Gunakan X Fire Tangani Karhutla di Lahan Gambut
Hukrim
Potret Personel Polres Pelalawan dan Brimob Padamkan Karhutla, Pisahkan Bongkahan Kayu dari Gambut
Lingkungan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST, M. Arch, mengapresiasi pelaksanaan Gelar Budaya Melayu
Muslim
kabarmelayu.com,ROHUL Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pasir Pangarayan terus memperkuat pembinaan kepribadian bagi Warga Binaan,
Muslim
kabarmelayu.com,ROHIL Polisi mengamankan pria dan wanita saat asyik menggunakan narkoba jenis sabu dan ekatasi. Keduanya diamankan dalam p
Hukrim
kabarmelayu.com,BENGKALIS Kabupaten Bengkalis mengikuti tahapan presentasi dan wawancara Apresiasi Parasamya Karya Kencana Tingkat Nasiona
Pemerintahan
kabarmelayu.com,PEKANBARU Jumlah titik panas (hotspot) di wilayah Provinsi Riau pagi ini berada di angka 124, Jumat pagi (11/9/2026). Seme
Lingkungan
kabarmelayu.com,SORONG Upaya penegakan hukum terhadap praktik mafia tanah di Tanah Papua, menyita perhatian publik nasional. Sosok pengu
Hukrim