Komdigi Apresiasi Kemenko Polkam Perkuat Tata Kelola Media Nasional Melalui Nilai BEJO’S

JAKARTA - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menyelenggarakan Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Kebijakan Media Massa yang Bertanggung Jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri (BEJO'S) di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 13 November 2025.

Forum ini menjadi wadah strategis lintas kementerian/lembaga, akademisi, industri media, serta organisasi pers untuk memperkuat kebijakan komunikasi dan tata kelola media nasional yang berintegritas, profesional, dan berpihak pada kepentingan publik.

Dalam sambutan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Muda Eko D. Indarto yang disampaikan oleh Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi, Marsekal Pertama Arifien Sjahrir, didampingi oleh Asdep Koordinasi Media Komunikasi dan Informasi Kombes Pol. Alpen, dan Kabid Penanganan Konflik dan Kontijensi Kolonel I Nyoman Sukasana, menegaskan bahwa media memiliki peran vital sebagai pilar demokrasi dan benteng moral bangsa.

Baca Juga:

• Satu Data Indonesia, Masyarakat Tak Perlu Berulang Serahkan Data ke Pemerintah
• Ancaman AI, Penipuan Kini Bisa Meniru Suara dan Identitas

"Media bukan hanya penyampai informasi, tetapi penjaga nurani publik dan jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, media berintegritas adalah kekuatan moral dan intelektual yang menopang stabilitas politik, sosial, dan keamanan nasional," ujarnya.

Marsekal Pertama Arifien Sjahrir juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi dunia media di era digital, mulai dari disinformasi, clickbait journalism, hingga tekanan algoritma dan kepentingan ekonomi-politik yang dapat menggerus integritas pemberitaan. Menurutnya, kondisi ini menuntut penguatan tata kelola media serta penerapan nilai-nilai BEJO'S secara konsisten.

Baca Juga:

• Indonesia-Malaysia Bahas Penguatan Regulasi Pelindungan Anak di Ruang Digital
• Kemkomdigi Minta Operator Seluler Optimalkan Perlindungan Sisa Kuota

Lebih lanjut, beliau menyampaikan bahwa nilai-nilai BEJO'S (Bertanggung jawab, Edukatif, Jujur, Objektif, dan Sehat Industri) bukan sekadar jargon, tetapi pedoman strategis untuk membangun ekosistem media nasional yang kredibel dan menyejahterakan.
"Melalui BEJO'S, kita ingin memastikan media tumbuh secara sehat, independen, dan berpihak pada kepentingan bangsa. Media harus menjadi instrumen edukatif dan perekat kebangsaan, bukan alat polarisasi," tambahnya.

Sepanjang forum, para peserta membahas sejumlah rekomendasi strategis, antara lain penguatan etika dan profesionalisme jurnalis di tengah tekanan algoritma digital, peningkatan kesejahteraan pekerja media, serta pentingnya kebijakan komunikasi nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Menutup kegiatan, Marsekal Pertama Arifien Sjahrir mengajak seluruh pihak untuk menjadikan semangat BEJO'S sebagai gerakan bersama lintas sektor.
"Nilai BEJO'S harus hidup dalam ruang redaksi, ruang kuliah, ruang rapat kebijakan, hingga ruang publik digital. Sinergi kita hari ini adalah langkah penting menuju ekosistem media nasional yang kuat, sehat, dan berintegritas," pungkasnya.

Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Amin Shabana (Komisioner KPI Pusat), Muhammad Jazuli (Anggota Dewan Pers), Yunes Herawati (Perencana Madya, Direktorat IKPD Kementerian PPN/Bappenas), serta Farida Dewi Maharani (Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Komunikasi dan Digital) yang turut hadir secara daring. Kegiatan juga diikuti oleh perwakilan instansi daerah, civitas akademika, media massa, dan organisasi pers se-Jawa Tengah.

Satu Data Indonesia, Masyarakat Tak Perlu Berulang Serahkan Data ke Pemerintah

Ancaman AI, Penipuan Kini Bisa Meniru Suara dan Identitas

Indonesia-Malaysia Bahas Penguatan Regulasi Pelindungan Anak di Ruang Digital

Kemkomdigi Minta Operator Seluler Optimalkan Perlindungan Sisa Kuota

Ekraforia 2026, BCN dan Pemkab Bengkalis Gandeng Kemenko dan ICCN

SMSI Riau Minta Permenkum Nomor 49 Tahun 2025 Dikaji Ulang