Langkah Tegas Penanganan Karhutla, KLH Segel 4 Perusahaan di Riau

kabarmelayu.comPEKANBARU - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) melalui Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup (Gakkum), mengambil langkah tegas dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus meluas di Provinsi Riau.

Berdasarkan hasil pengawasan dari Januari hingga Juli 2025, Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH mendeteksi sejumlah titik panas(hotspot)di area konsesi enam perusahaan yang ditindaklanjuti dengan penyegelan dan penghentian operasional.

"Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi. Kami pastikan, siapa pun yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan akan berhadapan dengan proses hukum yang tegas dan transparan," ujar Deputi Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Irjen Pol. Rizal Irawan, dalam keterangan pers, Jumat (25/07/2025).

Baca Juga:

• Karhutla di Air Hitam Pekanbaru Berhasil Dipadamkan
• Satu Hektare Lahan Gambut di Air Hitam Pekanbaru Terbakar, Pemadaman Berlanjut

Empat perusahaan yang disegel merupakan pemegang izin konsesi kebun sawit dan PBPH (Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan). Di antaranya:

1. PT Adei Crumb Rubber ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang.

Baca Juga:

• Polda Riau Terima Bantuan Alat Pemadaman Karhutla dari Kapolri
• Karhutla Hanguskan Ratusan Hektare Lahan di Bengkalis, Pelaku Diamankan

2. PT Multi Gambut Industri ditemukan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang.

3. PT Tunggal Mitra Plantation, ditemukan 2hotspotdengan tingkat kepercayaan sedang.

4. PT Sumatera Riang Lestari, ditemukan 13hotspotdengan tingkat kepercayaan sedang.

Sementara, PT Jatim Jaya Perkasa, yang mengoperasikan pabrik kelapa sawit, juga terpantau memiliki 1 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi.

Verifikasi lapangan menemukan cerobong pabrik ini mengeluarkan emisi yang menyebabkan pencemaran udara di sekitar wilayah Kabupaten Rokan Hilir.

Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH telah menghentikan seluruh operasional pabrik tersebut sebagai tindakan pengamanan lingkungan. Dengan demikian, dari enam perusahaan yang diawasi, empat lokasi konsesi kebun sawit dan PBPH akan diberikan sanksi administratif dan penyegelan sedangkan satu pabrik sawit akan dikenakan sanksi administrasi dan penghentian kegiatan.

Proses pengawasan masih berlangsung, dan Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH sedang mengumpulkan bukti tambahan untuk langkah penegakan hukum berikutnya.

Tim Deputi Gakkum KLH/BPLH menegaskan akan menggunakan seluruh instrumen penegakan hukum yang tersedia pidana, perdata, dan administrasi untuk memastikan para pemegang izin bertanggung jawab atas pencegahan karhutla di wilayah operasional mereka.

"Setiap pemegang izin wajib memastikan lahannya tidak terbakar. Tidak ada alasan pembiaran, karena mitigasi adalah kewajiban yang melekat pada setiap konsesi. Kami pastikan, siapa pun yang terbukti lalai atau sengaja membakar lahan akan berhadapan dengan proses hukum yang tegas dan transparan," ujar Deputi Gakkum, Irjen Pol. Rizal Irawan.

Menjelang puncak musim kemarau, KLH/BPLH mengingatkan seluruh pelaku usaha untuk memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan karhutla. Upaya mitigasi seperti pembangunan sekat kanal, penyediaan embung air, serta patroli terpadu harus terus ditingkatkan dan dilaksanakan secara konsisten.

"Kami tidak akan mentolerir kebakaran lahan oleh korporasi. Penegakan hukum akan dilakukan secara tegas agar korporasi tidak abai terhadap tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran lahan," tukasnya.

Karhutla di Air Hitam Pekanbaru Berhasil Dipadamkan

Satu Hektare Lahan Gambut di Air Hitam Pekanbaru Terbakar, Pemadaman Berlanjut

Polda Riau Terima Bantuan Alat Pemadaman Karhutla dari Kapolri

Karhutla Hanguskan Ratusan Hektare Lahan di Bengkalis, Pelaku Diamankan

Hitungan Jam, TRC BPBD Inhil Taklukkan Dua Titik Karhutla

Api Masih Menyala di Tanjung Kapal, Alat Berat Dikerahkan