Diduga Tak Berizin, Pembangunan Sport Centre di Jalan Kampar Pekanbaru Tetap Lanjut ‎

kabarmelayu.comPEKANBARU - Aktivitas pembangunan sport center di Jalan Kampar Kecamatan Limapuluh Pekanbaru, diduga tak memiliki izin. Meski begitu, pelaksanaan kegiatan pembangunan tetap dilaksanakan.

‎Padahal, aturan telah jelas menetapkan bahwa setiap kegiatan pembangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (IMB) sebelum aktivitas konstruksi dimulai.

Pelanggaran terhadap aturan tersebut berpotensi dikenakan sanksi administratif hingga penghentian kegiatan pembangunan.
‎
Terkait itu, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru mengaku telah menerima informasi awal terkait dugaan pembangunan tanpa izin tersebut.

Baca Juga:

• Polda Sudah Bangun 110 Unit, Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Riau
• Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Yuliarso, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, membenarkan pihaknya telah menerima informasi dari media. Namun, ia menyampaikan bahwa saat ini sedang menjalani cuti.
‎
‎"Baik, informasinya kami terima terlebih dahulu. Mohon maaf karena saat ini saya sedang cuti," ujar Yuliarso mwmbalas media.
‎
Meski demikian, Yuliarso mempersilahkan media untuk menyampaikan data-data pendukung terkait laporan masyarakat tersebut.
‎
Ia memastikan informasi yang masuk akan diteruskan kepada personel terkait di lingkungan Satpol PP Kota Pekanbaru untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
‎
"Silakan nanti disampaikan data-datanya, akan saya teruskan ke personel," tambahnya.
‎
‎Laporan masyarakat menyebutkan, hingga kini aktivitas pembangunan sport center tersebut masih berlangsung. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait pengawasan perizinan serta penegakan aturan tata ruang dan bangunan di wilayah Kota Pekanbaru.
‎
‎Warga berharap instansi berwenang, termasuk Satpol PP dan dinas teknis terkait, dapat segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan lapangan. Apabila ditemukan pelanggaran, masyarakat meminta penindakan tegas sesuai aturan hukum yang berlaku, demi menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam pembangunan.

"Karena adanya upaya melawan hukum, pelaksanaan pembangunan yang tidak memiliki IMB, kami minta kepada dinas yang terkait untuk tidak menerbitkan IMB kepada yang bersangkutan," ujar warga.

Baca Juga:

• Progres 50 persen, Pemasangan Sling Atas Jembatan Gantung Garuda Bangko Pusaka-Menggala Sakti Dikebut
• 24 Perusahaan Keroyok Perbaikan Ruas Jalan Minas-Perawang

Sementara, pelaksana kegiatan pembangunan sport center yang dikonfirmasi di lapangan mengaku bahwa mereka tengah mengajukan izin.(Jsr)

Polda Sudah Bangun 110 Unit, Kapolri Resmikan Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II di Riau

Diskusi Para Pakar: Integrasi Sains, Politik, dan Etika dalam Pembangunan Kawasan dan Tata Kelola Batas-Batas Ekologis di Indonesia

Progres 50 persen, Pemasangan Sling Atas Jembatan Gantung Garuda Bangko Pusaka-Menggala Sakti Dikebut

24 Perusahaan Keroyok Perbaikan Ruas Jalan Minas-Perawang

Walikota Agung Nugroho Cek Kondisi Jembatan Amblas di Jalan Nelayan, Segera Bangun Jembatan Darurat

Program SNT, Pusat Setujui Pembangunan Unit Sekolah Baru di Kulim